Panthera Tigris Sumatrae, Harimau di Indonesia yang Masih Tersisa

Panthera Tigris Sumatrae, Harimau di Indonesia yang Masih Tersisa

Dalam data International Union for Conservation of Nature, setidaknya ada 3 sub spesies Harimau di Indonesia sejatinya. Namun sampai kini hampir semua spesies punah dan hanya tersisa satu.

IUCN menyebut jika Harimau di Indonesia terindentifikasi sebagai harimau Jawa, harimau Bali dan harimau Sumatra. Sayangnya, dua jenis harimau itu sudah punah semua, yakni harimau Jawa dan harimau Bali, sejak 1937.

Yang menarik, saat ini tersiar kabar jika harimau Sumatra pun populasinya sudah semakin menipis. IUCN mengkategorikan harimau Sumatra, dengan nama latin Panthera Tigris Sumatrae, sebagai spesies diambang kepunahan (critically endangered). Harimau sumatera tergolong Appendix I (CITES) artinya satwa yang dilarang keras untuk diperdagangkan dengan alasan apapun.

Harimau yang merupakan habitat asli di Pulau Sumatra ini memiliki ukuran terkecil di spesiesnya. Paling besar adalah harimau Jawa. Namun karena ukurannya kecil, mereka bebas bergerak untuk menapaki hutan Batangtoru.

Panthera Tigris merupakan predator utama dalam rantai makanan di habitatnya. Namun, mereka bisa mempertahakan dan mengendalikannya. Hebatnya harimau Sumatra berburu mangsa dikarenakan indera penglihatan dan pendengarannya yang kuat.

Makanan harimau Sumatra biasanya hewan lemah yang ada di sekitar ia tinggal, ada babi hutan, rusa, bahkan unggas dan ikan pun disantapnya. Tak hanya hewan, harimau Sumatra juga suka buah-buahan, yang paling banyak dikonsumsi adalah durian.

Hutan Batangtoru menjadi tempat yang saat ini dihuni oleh banyak harimau Sumatra. Hutan yang dipenuhi pepohonan hijau dan habitat yang masih alami ini diperkirakan menjadi tempat dari sekitar 60 persen populasi. Catatan menyebutkan jika populasi harimau Sumatra hanya sekitar 400 sampai 500 ekor. Jika bisa beranak-pinak dengan nyaman dan lancar, harimau Sumatra biasanya bisa melahirkan 2 sampai 3 anak sekaligus dengan masa kehamilan lebih dari 100 hari.

Pada awal Juli, jejak harimau Sumatra sempat terlihat di wilayah perkebunan karet di Riau. Bahkan sebuah CCTV memperlihatkan harimau Sumatra terpantau masuk kampung sampai membuat warga Bengkulu ketakutan.

Tak ingin hewan kebanggaan Indonesia ini rusak, pemerintah telah melindunginya dalam UU no. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hukumannya penjara 5 tahun dan  denda maksimum 100 juta.

Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat, PT NSHE telah menjalankan prosedur penanganan keluhan (Grievance Mechanism) untuk mengantisipasi terjadinya sengketa mengenai tanah. Prosedur penanganan keluhan ini memberikan kesempatan kepada warga untuk melapor, memeriksa dokumen, mengajukan pengecekan di lapangan, serta melakukan analisis masalah untuk mencapai kesepekatan bersama. 

Adapun penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemberitahuan status masalah, kemudian melakukan mediasi. Dari hasil yang didapatkan di lapangan, prosedur penanganan keluhan berjalan dengan baik.

“Seluruh proses hukum yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran lahan tahap pertama telah selesai dilakukan seluruhnya. Perusahaan telah membayar minimum 4x lebih besar dari harga yang tertera pada NJOP,” ungkap Syamsir Alam Nasution, Kuasa Hukum PT NSHE.

Pada Rapat Dengar Pendapat itu juga, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan bahwa PLTA Batangtoru ini dirancang untuk dibangun di atas lahan Area Penggunaan Lain di Tapanuli Selatan, dengan penggunaan lahan kurang dari 10% dari ijin lokasi seluas 7.000 ha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2011, atau sekitar 672 ha.

Pembebasan lahan telah didahului proses sosialisasi serta difasilitasi oleh Tim Fasilitasi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Proses sosialisasi mencakup petunjuk yang jelas mengenai proses identifikasi dan proses pelepasan hak. Pada akhir tahun 2017, proses administrasi dan legal dari pembebasan lahan tahap pertama telah selesai dilaksanakan, sehingga persiapan pekerjaan pembangunan PLTA Batangtoru dapat dimulai.

Rapat Dengar Pendapat antara lain menyimpulkan sengketa diselesaikan langsung melalui prosedur penanganan keluhan (grievance mechanism), dengan verifikasi data dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

PLTA Batangtoru merupakan proyek pembangkit listrik yang menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT), disiapkan sebagai sebuah proyek yang mewujudkan komitmen dan partisipasi aktif NSHE dalam menanggulangi  masalah perubahan iklim (climate change) yang telah menjadi isu global. 

PLTA-Irit Lahan ini akan menyumbang 510MW bagi target produksi listrik nasional, khususnya Sumatera. Pemerintah pun bisa menghemat Rp5,4 Triliun per tahun melalui pengurangan pemakaian bahan bakar fosil yang telah menyebabkan emisi karbon yang tinggi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *