Kisah Warga yang Lahannya Digunakan untuk PLTA Batangtoru

Kisah Warga yang Lahannya Digunakan untuk PLTA Batangtoru

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Batangtoru, Sumatera Utara, akan terus dijalankan untuk menyegerakan pasokan listrik saat beban puncak di Sumatera. Dampaknya proyek ini ternyata dialami oleh warga sekitar, salah satunya adalah Hasbulah Pospos.

Lahan Hasbulah yang berada di dusun Paske, desa Batang Paya, kecamatan Sipirok ini telah dibeli oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Meski tidak menjabarkan berapa jumlah yang dibayarkan, tapi dia mengaku jika harga yang diberikan oleh PT NSHE cukup layak.

“Harga yang diberikan kepada saya, saya anggap layak. Dan prosesnya pun telah selesai dilakukan. Semua proses dan pembayaran pun tidak berbelit-belit dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat,” ujar Hasbulah.

Malah, dia menambahkan, hasil pembayaran dari lahan yang dibeli telah membuatnya memiliki modal usaha untuk keluarga. Dia pun berharap agar proyek PLTA ini bisa segera berjalan sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh semua warga sekitar.

“Saya berharap proyek ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga hasilnya nanti bisa segera dirasakan, tidak saja oleh saya, tapi juga oleh anak cucu saya.” ujar dia.

Diketahui, Hasbulah merupakan salah satu warga yang proses pembelian lahannya tidak ribet sehingga tak memerlukan prosedur penanganan keluhan (Grievance Mechanism), untuk mengantisipasi terjadinya sengketa. Berbeda dengan Kastua Harahap yang mengaku sempat merasakan prosedur tersebut.

“Saya telah mengikuti prosedur penanganan keluhan, dan permasalahan saya telah selesai,” kata Kastua yang mengaku sempat ikut serta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Sumatera Utara, 1 Agustus 2018 lalu. Dia mengaku mengikuti rapat itu hanya sekedar ingin membantu masyarakat yang lain.

RDP dengan DPRD Sumut memang telah dilakukan beberapa hari lalu. Turut hadir Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Utara, PT PLN Pembangkitan Sumatera, BPN Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapunuli Selatan, BPN Kabupaten Tapanuli Selatan, Tim Fasilitasi Pembebasan Lahan, PLTA Batangtoru, PT Sinohydro Indonesia, serta masyarakat Dusun Gunung Hasahatan, Desa Aek Batang Paya, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengar Pendapat kali ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari pihak NSHE mengenai status dan perkembangan terbaru dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru yang telah dimulai pengerjaaannya sejak Desember 2017 lalu.

Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat, PT NSHE telah menjalankan prosedur penanganan keluhan (Grievance Mechanism) untuk mengantisipasi terjadinya sengketa mengenai tanah. Prosedur penanganan keluhan ini memberikan kesempatan kepada warga untuk melapor, memeriksa dokumen, mengajukan pengecekan di lapangan, serta melakukan analisa masalah untuk mencapai kesepekatan bersama. 

Adapun penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemberitahuan status masalah, kemudian melakukan mediasi. Dari hasil yang didapatkan di lapangan, prosedur penanganan keluhan berjalan dengan baik.

“Seluruh proses hukum yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran lahan tahap pertama telah selesai dilakukan seluruhnya. Perusahaan telah membayar minimum 4x lebih besar dari harga yang tertera pada NJOP,” ungkap Syamsir Alam Nasution, Kuasa Hukum PT NSHE.

Pada Rapat Dengar Pendapat itu juga, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan bahwa PLTA Batangtoru ini dirancang untuk dibangun di atas lahan Area Penggunaan Lain di Tapanuli Selatan, dengan penggunaan lahan kurang dari 10% dari ijin lokasi seluas 7.000 ha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2011, atau sekitar 672 ha.

Pembebasan lahan telah didahului proses sosialisasi serta difasilitasi oleh Tim Fasilitasi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Proses sosialisasi mencakup petunjuk yang jelas mengenai proses identifikasi dan proses pelepasan hak. Pada akhir tahun 2017, proses administrasi dan legal dari pembebasan lahan tahap pertama telah selesai dilaksanakan, sehingga persiapan pekerjaan pembangunan PLTA Batangtoru dapat dimulai.

Rapat Dengar Pendapat antara lain menyimpulkan sengketa diselesaikan langsung melalui prosedur penanganan keluhan (grievance mechanism), dengan verifikasi data dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

PLTA Batangtoru merupakan proyek pembangkit listrik yang menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT), disiapkan sebagai sebuah proyek yang mewujudkan komitmen dan partisipasi aktif NSHE dalam menanggulangi  masalah perubahan iklim (climate change) yang telah menjadi isu global.

PLTA-Irit Lahan ini akan menyumbang 510MW bagi target produksi listrik nasional, khususnya Sumatera. Pemerintah pun bisa menghemat Rp5,4 Triliun per tahun melalui pengurangan pemakaian bahan bakar fosil yang telah menyebabkan emisi karbon yang tinggi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *